Surat Pemberitahuan (Spt)

pelayanan - Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).

pelayanan - SPT yakni surat yang oleh WP dipakai untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan per-UU-an Pajak. SPT terdiri dari :
a. SPT Tahunan PPh;
b. SPT Masa yang mencakup :
1. SPT Masa PPh;
2. SPT Masa PPN; dan
3. SPT Masa Pemungut PPN
SPT tersebut berbentuk: formulir kertas (hardcopy); atau e-SPT.

pelayanan - E-SPT yakni data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibentuk oleh WP dengan memakai aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP. Aplikasi e-SPT yakni aplikasi dari DJP yang sanggup dipakai WP untuk menciptakan e-SPT.

pelayanan - Kewajiban memberikan SPT.

pelayanan - Kewajban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sbb :
“Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan memakai aksara Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.”
Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan terang dalam mengisi SPT yakni :
a. benar yakni benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. lengkap yakni memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
c. jelas melaporkan asal-usul / sumber objek pajak dan unsur lain yg hrs diisikan dlm SPT.SPT yg telah diisi dgn benar, lengkap, dan terang tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

pelayanan - Tempat dan cara pengambilan SPT.

pelayanan - Pasal 3 ayat (2) UU KUP menyatakan, WP mengambil sendiri SPT ditempat yg ditetapkan oleh Dirjen (pada kantor DJP atau tempat lain yg diperkirakan gampang terjangkau oleh WP) atau mengambil dgn cara lain yg tata cara pelaksanaannya diatur dgn atau menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK No. 181/PMK.03/2007 tgl 28-12- 2007 diatur :
SPT berbentuk formulir kertas (hardcopy) sanggup diambil secara pribadi di tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.SPT berbentuk e-SPT sanggup diambil secara pribadi oleh WP dengan cara mengunduh format SPT atau aplikasi e-SPT dari situs DJP.

pelayanan -
Penandatangan SPT.

pelayanan - Mengenai kewajiban WP menandatangani SPT, selain diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP, juga disebut dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi bahwa:”WP wajib mengisi dan memberikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.”

pelayanan - Bagi WP Badan yang berhak menandatangani SPT tersebut adalah pengurus atau direksi (Pasal 4 ayat 2 UU KUP). Meskipun yang dimaksud dengan pengurus sebagaimana diuraikan dalam klarifikasi Pasal 32 ayat 4 UU KUP yakni termasuk orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam memilih kecerdikan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan acara perusahaan, contohnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, dan termasuk pula bagi komisaris dan pemegang saham secara umum dikuasai atau pengendali, namun untuk penandatangan SPT sebaiknya tetap orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan mengenai orang yang tidak tercantum namanya dalam akte pendirian beserta perubahannya yang dianggap sebagai pengurus sempurna diberlakukan bagi kewajiban perpajakan lainnya ibarat contohnya untuk kepentingan penagihan pajak.

pelayanan - SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh WP atau Kuasa WP.
Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menanda tangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. (Pasal 4 ayat 3 UU KUP).

pelayanan - Penandatanganan SPT oleh WP / Kuasa WP sanggup dilakukan secara biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan aturan yang sama dengan tanda tangan biasa. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital yakni informasi elektronik yang dilekatkan, mempunyai korelasi pribadi atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana manajemen perpajakan yang ditujukan oleh WP atau kuasanya untuk menandakan identitas dan status yang bersangkutan. (PMK No. 181/PMK.03/2007)

pelayanan -
Cara penyampaian SPT.

pelayanan - Penyampaian SPT oleh WP sanggup dilakukan :
secara langsung dan diberikan tanda penerimaan surat;
melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
dengan cara lain seperti:
melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
e-Filing melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi) dan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
E-Filing yakni cara penyampaian SPT / Perpanjangan SPT Tahunan yg dilakukan secara on-line dan real time melalui Application Service Provider (ASP). (PMK No. 181/PMK.03/2007)

pelayanan -

pelayanan - Batas waktu penyampaian SPT.

pelayanan - Batas waktu penyampaian SPT pada pasal 3 ayat 3 UU KUP diatur sbb :

pelayanan - a) SPT Masa, paling usang 20 (dua puluh) hari setelah selesai Masa Pajak;

pelayanan - b) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling usang 3 bulan setelah selesai Tahun Pajak;

pelayanan - c) SPT Tahunan PPh WP Badan, paling usang 4 bulan setelah selesai Tahun Pajak.

pelayanan -
SPT dianggap Tidak Disampaikan.

pelayanan - Dalam Pasal 3 ayat 7 UU KUP dinyatakan bahwa, SPT dianggap tidak disampaikan apabila:
a. SPT tidak ditandatangani;
b. SPT tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan Per. Menkeu;
c. SPT lebih bayar disampaikan telah lewat 3 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, belahan Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis; atau
d. SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melaksanakan investigasi / menerbitkan SKP.

pelayanan - Apabila SPT dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP (Pasal 3 ayat 7a UU KUP). SPT tersebut selanjutnya dianggap sebagai data perpajakan.

pelayanan - Mengenai dokumen yang harus dilampirkan pada SPT dalam PMK No. 181/PMK.03/2007 ihwal “Bentuk dan Isi SPT, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian SPT” dinyatakan bahwa :
SPT terdiri dari SPT Induk dan Lampiran, merupakan satu kesatuan yg tidak terpisahkan;
SPT harus dilampiri dgn keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan UU Pajak;
Ketentuan mengenai dokumen yg harus dilampirkan dlm SPT diatur dgn Peraturan DJP;
Dalam UU KUP yang niscaya harus dilampirkan dalam SPT yakni sbb:
SPT Tahunan PPh WP yg wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dgn laporan keuangan berupa neraca dan laporan keuntungan rugi serta keterangan lain yg diharapkan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. {Ps. 4 ayat (4)}.
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan. {Pasal 4 ayat (4b) UU KUP}

pelayanan - Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. (Pasal 4 angka 3 UU KUP)

pelayanan -
WP dgn Kriteria Tertentu yg dpt melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu SPT Masa.

pelayanan - Dalam Pasal 3 ayat (3a) dan (3b) ditetapkan bahwa WP dengan kriteria tertentu sanggup melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT Masa. WP dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan diatur dengan atau menurut PMK No. 182/PMK.03/2007 sbb :
1) WP dengan kriteria tertentu sanggup memberikan 1 (satu) SPT Masa untuk beberapa Masa Pajak sekaligus, yang meliputi:
a. WP perjuangan kecil; terdiri dari:
1> WP Orang Pribadi yang menjalankan acara perjuangan atau melaksanakan pekerjaan bebas, yang harus memenuhi kriteria sbb :
a> WP Orang Pribadi dalam negeri; dan
b> mendapatkan atau memperoleh peredaran perjuangan dari acara perjuangan atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); atau
2> WP Badan yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a> modal WP 100% (seratus persen) dimiliki oleh W N I;
b> mendapatkan atau memperoleh peredaran perjuangan dalam Tahun Pajak sebelumnya tidak lebih dari Rp.900.000.000,-; atau
b. WP di tempat tertentu, yakni WP yg tempat tinggal/kedudukan/kegiatan usahanya berlokasi di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2) Tata Cara Pelaporan
a> WP yang termasuk dalam kriteria tertentu yang bermaksud melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dirjen Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh WP akan disampaikan dalam SPT Masa yang mencakup beberapa Masa sekaligus;
b> Terhadap pemberitahuan secara tertulis dilakukan penelitian;
c> Apabila menurut penelitian WP tidak memenuhi kriteria, Dirjen Pajak memberitahukan secara tertulis kepada WP.

pelayanan - WP PPh tertentu yang dikecualikan dari kewajiban memberikan SPT.

pelayanan - Berdasarkan PMK No. 183/PMK.03/2007 yang dikecualikan dari kewajiban memberikan SPT sanggup diuraikan sebagai berikut:

pelayanan - Dikecualikan dari kewajiban memberikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yaitu WP Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak mendapatkan atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP sebagaimana dimaksud dalam UU PPh.

pelayanan - Dikecualikan dari kewajiban memberikan SPT Masa PPh Pasal 25 yaitu WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan acara perjuangan atau tidak melaksanakan pekerjaan bebas.

pelayanan -
Sanksi sebab tidak memberikan SPT.

pelayanan - Sanksi bagi WP yang tidak memberikan SPT, sanggup berupa hukuman manajemen ataupun hukuman pidana. Sanksi manajemen sanggup berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 3 UU KUP. Sanksi pidana sanggup berupa kurungan atas tindak pidana kealpaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP ataupun penjara atas tindak pidana kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.

pelayanan - A. Surat Teguran atas SPT yang tidak disampaikan.
Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, sanggup diterbitkan Surat Teguran (Pasal 3 ayat 5a UU KUP). Penerbitan Surat Teguran, disamping merupakan bentuk training terhadap WP, juga merupakan syarat bagi dikenainya WP yang bersangkutan dengan hukuman manajemen berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 aksara b dan Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

B. Sanksi manajemen berupa denda.
Pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai hukuman manajemen berupa denda sebesar:
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN,
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya,
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Badan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi.

pelayanan - Ayat (2) menyatakan bahwa “sanksi manajemen berupa denda diatas tidak dilakukan terhadap”:
a. WP Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;
b. WP Orang Pribadi yang sudah tidak melaksanakan acara perjuangan atau pekerjaan bebas;
c. WP Orang Pribadi yg berstatus sebagai W N A yg tidak tinggal lagi di Indonesia;
d. BUT yang tidak melaksanakan acara lagi di Indonesia;
e. WP Badan yg tidak melaksanakan perjuangan lagi tetapi belum bubar sesuai dgn ketentuannya
f. Bendahara yang tidak melaksanakan pembayaran lagi;
g. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Per. Menkeu; atau
h. WP lain yg diatur dengan atau menurut PMK.
Yg dimaksud dgn WP lain tersebut pada aksara h menurut PMK No. 186/PMK.03/2007 yakni WP yg tidak sanggup memberikan SPT dalam jangka waktu yg telah ditentukan sebab keadaan antara lain : a. kerusuhan massal; b. kebakaran; c. ledakan bom atau agresi terorisme; d. perang antar suku; atau e. kegagalan sistem komputer manajemen penerimaan negara atau perpajakan.
Penetapan WP tersebut dilakukan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

pelayanan - C. Sanksi manajemen berupa kenaikan.

pelayanan - Sanksi manajemen berupa kenaikan sanggup dikenakan melaui penerbitan SKP KB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 aksara b UU KUP). Dari Jumlah pajak dalam SKP KB yang diterbitkan ditambah dengan hukuman manajemen berupa kenaikan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 UU KUP.

pelayanan - D. Sanksi pidana kurungan.

pelayanan - Pidana kurungan dalam Pasal 38 UU KUP dikenakan terhadap setiap orang yang sebab kealpaannya tidak menyampaian SPT.
Pasal 38 UU KUP tersebut berbunyi:” Setiap orang yang sebab kealpaannya:

pelayanan - a. tidak memberikan SPT; atau

pelayanan - b. memberikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yg isinya tidak benar sehingga sanggup menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A,

pelayanan - didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling usang 1 tahun.”

pelayanan - Yang dimaksud dengan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A yakni “WP yang sebab kealpaannya tidak memberikan SPT atau memberikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga sanggup menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai hukuman pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta hukuman manajemen berupa kenaikan sebesar 200 % dari jumlah pajak yg kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKP KB”.

pelayanan - E. Sanksi pidana penjara.

pelayanan - Pasal 39 ayat 1 aksara c dan d UU KUP menyatakan ”Setiap orang yang dengan sengaja:

pelayanan - c. tidak memberikan SPT;

pelayanan - d. memberikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena hukuman pidana antara 6 bulan s/d 6 tahun dan denda antara 2 s/d 4 kali.

pelayanan - Hak WP berkaitan dengan penyampaian SPT.

pelayanan - Berkaitan dengan kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui SPT, WP mempunyai hak-hak sbb :

pelayanan - 1. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan

pelayanan - 2. Membetulkan SPT

pelayanan - 3. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT

pelayanan -

Sumber http://depok-expose.blogspot.com